Oligarki dalam Masyarakat Demokrasi


Total kunjungan 223 , Kunjungan hari ini 9 

Oleh : M. Arfan Mu’ammar

Dalam istilah umum, oligarki dimaknai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan minoritas kecil”, namun pemaknaan tersebut dimaknai jauh lebih kompleks oleh Jeffery A. Winters. Menurut winters, teorisasi Oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan material yang ekstrim menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrim pula. Kasus nenek Asyani pencuri tujuh batang kayu jati milik perhutani menjadi contoh ketidaksetaraan politik yang ekstrim yang disebabkan ketidaksetaraan material yang ekstrim pula.

Ketidaksetaraan politik yang ekstrim itu sepertinya kini kembali muncul, dengan kasus yang berbeda dengan Asyani, jika Asyani dituntut ke pengadilan dengan tuduhan mencuri tujuh batang kayu jati milik perhutani, maka Siyono digelandang oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 atas tuduhan teroris. Yang lebih miris, setelah dibawa tanpa pesan oleh anggota Densus 88, ayah dari lima anaknya ini dipulangkan dengan tubuh kaku tak bernyawa.

Hasil autopsi yang dilakukan kepolisian, menegaskan bahwa suyono meninggal akibat benturan yang keras saat dimobil karena perlawanan. Sebuah alasan yang klasik namun tetap saja dipertahankan. Jika pembunuhan Siyono dimaklumi sesederhana hanya karena dia percaya “khilafah”, maka sama saja dengan mengamini bahwa jutaan orang pantas mati karena mereka komunis atau kebetulan lahir dalam keluarga Syi’ah.

BACA JUGA  Kun "Follower" Wa Laa Takun "The Other"

Penegakan Hukum dan Kepentingan Publik

Pada kasus Siyono pihak kepolisian berharap warga menghormati hasil autopsi yang telah dilakukan oleh kepolisian. Mereka menganggap bahwa autopsi yang dilakukan sudah sesuai prosedural. Namun dipihak lain keluarga ingin melakukan autopsi ulang terhadap Siyono melalui Muhammadiyah untuk mencari keadilan, mengingat hasil autopsi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian belum dapat memuaskan pihak keluarga, walaupun ia harus rela meninggalkan kampung halamannya,

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah dalam penegakan hukum ada etika-etika publik yang perlu diperhatikan? atau penegakan hukum dibela mati-matian walaupun menabrak banyak kepentingan publik?. Asal tahapan-tahapan prosedural sudah dilalui, maka ia sudah sah secara yuridis dan tidak dapat diganggu gugat?.

Yang tidak boleh dilupakan adalah sebuah negara hukum merupakan hasil dari proses konstruksi. Legalitas dan konstitusionalisme yang berlaku tidak dapat ditegakkan tanpa ada kesadaran individu dan institusi terkait tentang pentingnya hukum dan peraturan perundangan di ruang publik. Setiap pasal dan butir-butir peraturan undang-undang mestinya merefleksikan kepingan kepentingan yang kuat bagi kepentingan setiap warga negara, tanpa terkecuali.

BACA JUGA  Keberaksaraan dan Konten Jejaring Sosial Kita

Jika itu diperhatikan, maka hak-hak warga terjaga dari ancaman pihak-pihak tertentu yang dapat menggerus eksistensi individu warga dan kepentingan publik. Walaupun sebuah konstitusi tidak akan dapat memuaskan semua orang, namun taraget utamanya adalah melindungi kepentingan sebanyak mungkin warga negara dapat tercapai.

Terlepas dari itu semua, penanganan terorisme di Indonesia sepertinya tidak menunjukkan titik simpul. Pembasmian terorisme yang dilakukan tak ubah seperti mencabut rumput dihalaman, satu rumput dicabut, rumput lain tidak lama akan tumbuh, demikian seterusnya. Ibarat lain seperti, pasien-pasien yang terjangkit demam berdarah akan terus membanjiri rumah sakit, selama tidak ada tindakan tindakan fogging secara intensif. Pelaku-pelaku terorisme juga akan selalu muncul selama tidak ada upaya deradikalisasi secara intensif dan sistematis. Karenanya upaya-upaya yang bersifat preventif mestinya cenderung lebih dikedepankan.

Mengedepankan Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif tersebut masih jauh dari yang diharapkan, tindakan yang dilakukan cenderung pada “pembasmian” teroris daripada “pencegahan” bersemainya ideologi radikal. Nilai-nilai Agama yang ditanamkan di Perguruan Tinggi Umum masih pada taraf “pengenalan” Islam. Pemahaman yang dangkal terhadap Islam disebabkan karena terbatasnya jam pelajaran Agama sebagai Matakuliah Wajib dan minimnya materi ajar yang menfokuskan pada upaya deradikalisas. Karena pemahaman yang dangkal terhadap Islam dapat berakibat pada pemahaman Islam secara radikal.

BACA JUGA  Ungkapan Cinta

Upaya deradikalisasi ini seringkali disuarakan oleh Ali Fauzi, salah seorang mantan kombantan Afghanistan dan Mindanau Philiphina. Deradikalisasi tidak hanya dilakukan oleh beberapa pihak, namun harus dilakukan oleh semua pihak secara simultan dan sistematis. Secara simultan melibatkan semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, keluarga dan lembaga pendidikan. Secara sistematis dalam bentuk kurikulum di setiap lembaga pendidikan dan semua tingkat pendidikan. Upaya simultan tersebut merupakan bentuk dari sistem pemerintahan yang demokratis dalam mengakomodir kepentingan publik.

Karenanya, jika memang negara ini masih menganut etika-etika demokrasi, maka semestinyaDensus 88 dengan legawamenerima hasil otopsiyang telah dilakukan oleh tim forensik Muhammadiyah. Namun jika etika-etika demokrasi tersebut sudah tergerus oleh nilai-nilai oligarki, maka “segepok” uang yang diberikan kepada keluarga Siyono bisa jadi sah-sah saja. Tapi, hal itusungguh sangat menciderai Demokrasi.

Komentar

komentar